Artikel
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) cq Pusat Penyuluhan Pertanian melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi (KPPP) dengan Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional (KPPN) pada tanggal 14 s.d 16 Juli 2012 di Hotel Puri Avia, Cipayung-Bogor. Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua KPPN Prof. Dr. Soemardjo dan Anggota KPPN lainnya. Peserta yang hadir sebanyak 33 orang yang merupakan perwakilan KPPP di 33 Provinsi.
Dalam sambutannya, Prof. Soemardjo mengatakan bahwa saat ini permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian khususnya penyuluhan sangatlah kompleks. Mulai dari aspek kelembagaan, ketenagaan, pembiayaan dan regulasi dari turunan Undang-undang No. 16 juga belum berjalan dengan baik. Selanjutnya, dikatakan juga bahwa masalah pangan dan alih fungsi lahan serta sarana irigasi menjadi masalah yang harus diselesaikan bersama-sama. Untuk itu perlu ada sinergi dan sinkronisasi dari semua pihak sehingga target pembangunan pertanian dapat tercapai.
Selanjutnya dari pertemuan tersebut didapatkan rumusan antara lain: 1) Peran Komisi Penyuluhan Pertanian perlu dikondisikan agar penyuluhan pertanian tidak tersekat-sekat lagi, baik secara vertikal maupun horisontal; 2) Peran Penyuluhan dalam Pengamanan Produksi Beras Nasional (Inpres Nomor 5 Tahun 2011) mencakup upaya peningkatan pendapatan, kualitas, produktivitas, diversifikasi hasil usahatani, nilai tambah produk sampingan padi dan peningkatan peran kewirausahaan petani: 3) Perlu pemetaan potensi, masalah , dan alternatif solusi penyuluhan berbasis sumberdaya, dan kajian kerjasama kolaboratif di antara penyuluh PNS, Swadaya dan Swasta; dan 4) Kebijakan penyuluhan saat ini harus diarahkan untuk mendukung terwujudnya empat sukses pembangunan pertanian.
